Parlemen Denmark Apresiasi Kemajuan Demokrasi di Indonesia
09-03-2012 /
PIMPINAN
.JPG)
Ketua parlemen Denmark Mogens Lykketoft mengapresiasi perkembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia. bahkan Parlemen Denmark menganggap Indonesia telah memiliki peranan penting dalam struktur keamanan di Asia.
"Kami terkesan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, karena itu kita mengajak Indonesia untuk mencari solusi dan permasalahan global seperti perubahan iklim dan pelucutan senjata,"katanya saat menemui Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR baru-baru ini.
Pada kesempatan itu, Mogens mengharapkan hubungan kedua negara semakin meningkat dalam berbagai bidang. Saat kunjungan tersebut, parlemen Denmark dan Indonesia saling bertukar informasi terkait perkembangan demokrasi khususnya di Indonesia. "Kita ingin mengetahui cara kerja demokrasi di Indonesia,"papar Mogens.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Indonesia telah mereformasi sistem politiknya dari sistem otoritarian menjadi demokrasi pada era reformasi tahun 1998-1999 lalu. "Denmark merupakan negara yang telah berpengalaman dengan sistem demokrasi karena itu kita harapkan dapat saling belajar,"katanya. Denmark, lanjutnya, menganut sistem welfare state dan prinsipnya hampir sama dengan Indonesia yang bertujuan mensejahterakan rakyat.
Menurut Marzuki, Indonesia juga telah melakukan perubahan konstitusi sebanyak 4 kali dan Kita dahulu memiliki tiga Parpol dimana hasil pemilu sudah dapat diprediksi. "Presiden dipilih oleh MPR dan telah ditetapkan siapa Presidennya,"terangnya menjelaskan sistem politik Orba.
Akhirnya dengan perubahan konstitusi, Indonesia menganut sistem multi partai dengan jumlah Parpol saat itu sebanyak 48 Parpol, kemudian 24 Parpol. terakhir 36 nasional dan 6 partai lokal khusus daerah aceh.
"Kita memiliki ambang batas sebesar 2.5 persen untuk Parpol yang berhak duduk di DPR, akhirnya dari 36 Parpol hanya terdapat delapan yang lolos dan berhak duduk di DPR RI. sementara sesuai dengan ketentuan minimum 20 persen atau gabungan parpol dapat mengajukan calon presiden. Pada pemilu sebelumnya 5 persen kenapa ditingkatkan agar Presiden dapat didukung parpol yang kuat,"paparnya.
Terkait KKN di Indonesia, lanjut Marzuki, dirinya mengakui korupsi saat ini berada di semua sektor namun itu tidak mewakili lembaga keseluruhan. karena itu untuk membangun sistem demokrasi yang berkualitas perlu didorong peningkatan pendidikan masyarakat atau pemberantasan kemiskinan sehingga apabila masyarakat makmur diharapkan tidak dapat dipengaruhi oleh politik uang. (si)/foto:iwan Armanias/parle.
